Jelaskan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?

Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan peraturan yang lain. Tata urutan ini perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau azas umum yang berlaku dalam hukum, yaitu :
a. Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan.
b. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis
c. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah
    oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi.
d. Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan
    lama.
e. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengeyampingkan peraturan
    perundang-undangan yang lebih rendah.
f. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengeyampingkan peraturan
    perundang-undangan yang bersifat umum.
g. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda.

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
d. Peraturan Pemerintah (PP)
e. Peraturan Presiden (Perpres)
f. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
g. Peraturan Daerah Kota/Kabupaten (Perda Kota/Kabupaten)

Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundangan ditegaskan dalam pasal 5 dan penjelasannya yaitu :
a. Kejelasan tujuan, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang- undangan
   harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, adalah setiap jenis peraturan
   perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk
   peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang- undangan tersebut
   dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwewenang
c. Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan, adalah bahwa dalam pembentukan
    peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat
    sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundangundangan
d. Dapat dilaksanakan, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan
    harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam
    masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, adalah bahwa setiap peraturan perundang undangan
   dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur
    kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

f. Kejelasan rumusan, adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus
   memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan
   kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak
   menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g. Keterbukaan, adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai
   dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan
   pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan
   masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan
   dalam pembentukan.

Selanjutnya ditegaskan dalam pasal 6 bahwa materi muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkan asas :
a. Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus
    berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.
b. Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan
    harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan
    martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
c. Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan
   harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga
    prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan
    harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
e. Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan
    senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan
    Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem
    hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
    Republik Indonesia Tahun 1945.
f. Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundangundangan
   harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus
    daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g. Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus
    mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi
    muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat
    membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender,
    atau status sosial.
i. Ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-
   undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan
   peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan
   keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

;