Sebutkan apa saja jenis-jenis hukum menurut isinya?

<div style="text-align: justify;"> Hukum menurut isinya adalah sebagai berikut.<br />a. Hukum publik (hukum negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat kelengkapan negara sekaligus dengan warga negaranya atau dapat diartikan hukum yang mengatur hubungan antarnegara dan warga negara yang menyangkut kepentingan umum.<br />Hukum publik, antara lain sebagai berikut.<br />1) Hukum tata negara, yaitu hukum yang mempelajari negara tertentu, asal mula berdirinya </div> <div style="text-align: justify;">     negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, corak atau sistem pemerintahan, dan </div> <div style="text-align: justify;">     alat-alat perlengkapan negaranya.<br />2) Hukum administrasi negara, yaitu hukum yang mengatur cara kerja alat-alat perlengkapan </div> <div style="text-align: justify;">      negara, hubungan antaralat-alat perlengkapan negara, dan cara melaksanakan hak dan </div> <div style="text-align: justify;">      kewajiban dari alat-alat perlengkapan negara.<br /><br />3) Hukum pidana, yaitu hukum yang mengatur pelanggaran- pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadapkepentingan umum, dan pelanggaran diancam dengan sanksi pidana tertentu.<br />4) Hukum acara, yaitu hukum yang memuat peraturanperaturan yang mengatur bagaimana </div> <div style="text-align: justify;">     caranya mengajukan suatu perkara ke muka pengadilan dan cara hakim memberikan </div> <div style="text-align: justify;">     keputusan. Hukum acara dibedakan antara hukum acara pidana dan hukum acara perdata.<br /><br />b. Hukum private/perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan orang </div> <div style="text-align: justify;">     yang lain dan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Beberapa contoh </div> <div style="text-align: justify;">     hukum private/perdata adalah sebagai berikut.<br /><br />1) Hukum Keluarga<br />Hubungan keluarga terjadi karena adanya perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang kemudian melahirkan anak.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> 2) Hukum Kekayaan<br />Hukum kekayaan mengatur benda dan hak-hak yang dapat dimiliki atas benda. Benda adalah segala barang dan hak yang dapat menjadi milik orang atau sebagai objek hak milik.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> 3) Hukum Perniagaan atau Hukum Dagang<br />Hukum perniagaan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antarorang dalam perdagangan. Dengan kata lain, hukum perniagaan adalah hukum yang berlaku bagi para pengusaha atau antarorang-orang yang mengadakan usaha.<br /><br />4) Hukum Waris<br />Hukum waris mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang yang meninggal dunia, atau hukum yang mengatur akibat-akibat dari hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang. Hukum waris yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam dan hukum adat istiadat.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> 5) Hukum Perkawinan<br />Hukum perkawinan adalah aturan-aturan yang berisi tentang permasalahan perkawinan menurut pemerintah. Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.</div>

Hukum menurut isinya adalah sebagai berikut. a. Hukum publik (hukum negara), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-a...

Apa keunggulan koperasi dibanding dengan badan usaha lainya?

Keunggulan Koperasi dibandingkan dengan badan usaha lainnya adalah<br />d. Dasar persamaan artinya setiap anggota dalam koperasi mempunyai hak suara yang sama;<br /> e. Persatuan, artinya dalam koperasi setiap orang dapat diterima menjadi anggota,<br />     tanpa membedakan, agama, suku bangsa dan jenis kelamin;<br />f. Pendidikan, artinya koperasi mendidik anggotanya untuk hidup sederhana, tidak boros dan<br />     suka menabung;<br />d. Demokrasi ekonomi, artinya imbalan jasa yang disesuaikan dengan jasa masingmasing<br />    anggota berdasarkan keuntungan yang diperoleh; dan<br />e. Demokrasi kooperatif artinya koperasi dibentuk oleh para anggota dijalankan oleh anggota<br />    dan hasilnya untuk kepentingan anggota.<br /><br />Berdasarkan keunggulan ini koperasi sangat baik dikembangkan dengan sungguhsungguh, jujur, dan baik, sebagai wahana yang ampuh untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur. Dan perlu Kita ketahui bahwa Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 merupakan fondasi atau menurut Moh. Hatta sebagai Soko Guru sistem perekonomian di Indonesia.<br /><br />Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945, namun dalam kenyataan keberadaa koperasi belum mampu bersaing dengan lembaga perekonomian yang lain baik perusahaan swasta maupun BUMN. Semua itu terjadi tidak lepas dari kurangnya masyarakat memahami dan ikut serta secara aktif membentuk dan mengelola koperasi.<br /><br /> Sikap gotong royong memang sudah menjadi kepribadian bangsa Indonesia yangharus benar-benar dijaga dan dipelihara, akan tetapi arus kemajuan ilmu dan teknologiternyata membawa pengaruh yang cukup besar terhadap sikap dan kepribadian suatubangsa, serta selalu diikuti oleh perubahan tatanan nilai dan norma yang berlakudalam suatu masyarakat.

Keunggulan Koperasi dibandingkan dengan badan usaha lainnya adalah d. Dasar persamaan artinya setiap anggota dalam koperasi mempunyai hak su...

bagaimana makna penegasan pancasila keempat yang berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan?

<div style="text-align: justify;"> Dalam kehidupan politik sila keempat Pancasila menempatkan begitu pentingnya nilai gotong royong dijadikan landasan kehidupan politik. Pancasila sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Perilaku politik harus didasari nilai hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan dan perwakilan. Hal itu semua merupakan bagian dari gotong royong. Sila keempat Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah dalam perwakilan. Bangsa Indonesia akan tetap memelihara dan mengembangkan kehidupan demokrasi. Bangsa Indonesia akan memelihara serta mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah<br /><br />Permusyawaratan memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan, sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan dari pluralitas kebangsaan Indonesia dengan mengakui adanya “kesederajatan/persamaan dalam perbedaan”. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan/atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat, hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara (prosedur) mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan<br /><br />Hikmat kebijaksanaan merefleksikan tujuan sebagaimana dikehendaki oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat itu hendaknya didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Dalam demokrasi permusyawaratan, suatu keputusan politik dikatakan benar jika memenuhi setidaknya empat prasyarat. Pertama, harus didasarkan pada asas rasionalisme dan keadilan bukan hanya berdasarkan subjektivitas dan kepentingan. Kedua, didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, bukan demi kepentingan perseorangan dan golongan. Ketiga, berorientasi jauh ke depan, bukan demi kepentingan jangka pendek melalui akomodasi transaksional yang bersifat destruktif (toleransi negatif).<br /><br />Keempat, bersifat imparsial, dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak (minoritas terkecil sekalipun) secara inklusif, yang dapat menangkal diktedikte minoritas elite penguasa dan pengusaha serta klaim-klaim mayoritas. Sila Keempat ini juga merupakan suatu asas, bahwa tata pemerintahan Republik Indonesia didasarkan atas kedaulatan rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Atas dasar tersebut, disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia, yang berkedaulatan rakyat.</div>

Dalam kehidupan politik sila keempat Pancasila menempatkan begitu pentingnya nilai gotong royong dijadikan landasan kehidupan politik. Panc...

Apa arti penting Konteks Norma dan Kebiasaan Antardaerah di Indonesia bagi diri sendiri dan bagi masyarakat?

<div style="text-align: justify;"> Arti Penting Keberagaman Konteks Norma dan Kebiasaan Antardaerah di Indonesia<br />1. Arti Penting bagi Diri Sendiri<br /> Norma seperti telah dibahas sebelumnya memiliki arti yang sangat baik bagi dirisendiri dan masyarakat. Dalam konteks pribadi, manusia sebagai mahluk ciptaanTuhan terlahir sebagai mahluk individu. namun, seiring dengan pertumbuhannya, kodrat manusia bergeser menjadi mahluk sosial. Hal ini disebabkan sejak lahir sampai meninggal manusia senantiasa membutuhkan pertolongan dan bantuan manusia lainnya.<br /><br />Dalam pergaulan dengan manusia lainnya, tiap-tiap manusia mempunyai keinginan atau kepentingan sendiri sendiri, ada manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan ada pula yang mempunyai kepentingan berbeda bahkan ada pula kepentingan yang bertentangan satu sama lainnya. Pertentangan antara kepentingan manusia itu dapat menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat apabila dalam masyarakat tidak ada tata tertib atau norma yang mengaturnya. Rasa tenang dalam hati akan tercipta apabila kita sebagai pribadi mampu melaksanakan norma dengan baik. Seperti apabila kita selalu jujur dalam kehidupan sehari-hari, maka hati kita akan terasa tenang. Pada dasarnya hati manusia akan selalu menyuruh untuk berbuat baik danmenyalahkan perbuatan salah. Pemahaman ini oleh para ahli disebut jugadengan ruang ketuhanan (Godspot) atau DNA Spiritualitas. Godspot ada pada diri manusia, yaitu menjelma menjadi suara hati yang akan menyuruh pada kebenaran dan merasa bersalah apabila melanggar suatu aturan.<br /><br />2. Arti Penting bagi Masyarakat<br />Dalam kehidupan bermasyarakat, norma memiliki arti yang sangat penting. Norma mengatur kehidupan masyarakat agar menjadi tertib dan damai. Keinginan setiap orang dalam masyarakat pasti berbeda. Adanya berbagai keinginan dan lebih jauhnya kepentingan dalam masyarakat ini menyebabkan dalam masyarakat mudah terjadinya pertentangan. Agar pemenuhan kebutuhan setiap manusia itu berjalan secara teratur, tidak terjadi benturan-benturan antara kepentingan manusia yang satu dengan kepentingan sesama, diperlukan pengaturan petunjuk hidup, aturan atau patokan yang biasa disebut norma.<br /><br />Sebagai kaidah atau aturan yang berisi perintah dan larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama norma dapat mengatur perilaku manusia di dalam masyarakat guna mencapai ketertiban dan kedamaian. Dengan mentaati norma, maka tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi tertib, aman, rukun, dan damai. Suasana masyarakat yang taat terhadap norma yang berlaku dapat membentuk suatu kehidupan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.<br /><br /></div>

Arti Penting Keberagaman Konteks Norma dan Kebiasaan Antardaerah di Indonesia 1. Arti Penting bagi Diri Sendiri  Norma seperti telah dibaha...

apa arti Hubungan Proklamasi dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

<div style="text-align: justify;"> Hubungan Proklamasi dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat kita  amati dari isi kedua naskah tersebut. Proklamasi Kemerdekaan memuat dua hal pokok yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Sedangkan alinea ketiga Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memuat pernyataan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan di alinea pertama ini diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa di alinea kedua alasan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Juga dipertegas bahwa kemerdekaan merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur. Dengan demikian pada dasarnya alinea I sampai dengan alinea III merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama Proklamasi Kemerdekaan.<br /><br />Sedangkan alinea IV memberi arah pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan. Kemudian isi pokok kedua Proklamasi Kemerdekaan, yaitu tindakan yang harus segara dilakukan antara lain dengan menetapkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat Pembukaan. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Uraian di atas menegaskan bahwa Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang bulat. Makna yang terkandung dalam Pembukaan merupakan amanat dari Proklamasi Kemerdekaan. Oleh karena itu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 dapat dipahami dengan memahami Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Merubah Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945.</div>

Hubungan Proklamasi dengan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat kita  amati dari isi kedua naskah tersebut. Proklamasi...

sebutkan komitmen para pendiri bangsa dalam perumusan pancasila?

Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.<br /><br />Para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki komitmen sebagai berikut.<br /> a. Memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme Pendiri negara memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang tinggi ini diwujudkan dalam bentuk mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.<br /><br />c. Selalu bersemangat dalam berjuang Para pendiri negara selalu bersemangat dalam memperjuangkan dan mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia, seperti Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan para pendiri negara lainnya yang mengalami cobaan dan tantangan perjuangan yang luar biasa. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta berkali-kali dipenjara oleh Belanda. Namun, dengan semangat perjuangannya, para pendiri negara tetap bersemangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.<br /><br />d. Mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.<br /><br />e. Melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, pengorbanan dalam hal pilihan pribadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara walaupun keputusan tersebut tidak disenangi.<br /><br />

Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan da...

apakah arti nasionalisme yang dibutuhkan bangsa Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa serta negara?

<div style="text-align: justify;">  Nasionalisme dalam arti luas atau yang berarti positif. Nasionalisme dalam pengertian inilah yang harus dibina oleh bangsa Indonesia karena mengandung makna perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air akan tetapi idak memandang rendah bangsa lain. Dalam mengadakan hubungan dengan negara lain, kita selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara sendiri serta menempatkan negara lain sederajat dengan bangsa kita.<br /><br />Patriotisme berasal dari kata patria, yang artinya ‘tanah air’. Kata patria kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya ‘seseorang yang mencintai tanah air’. Patriotisme berarti ‘semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya’. Patriotisme muncul setelah lahirnya nasionalisme, tetapi antara nasionalisme dan patriotisme umumnya diartikan sama.<br /><br />Jiwa patriotisme telah tampak dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, antara lain diwujudkan dalam bentuk kerelaan para pahlawan bangsa untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raga. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut sebagai jiwa dan semangat 45. Jiwa dan semangat 45 di antaranya adalah:<br /><br />1. pro-patria dan primus patrialis ‘mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air’;<br />2. jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap </div> <div style="text-align: justify;">     perjuangan kemerdekaan;<br />3. jiwa toleran atau tenggang rasa antaragama, antarsuku, antargolongan, dan antarbangsa;<br />4. jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab; serta<br />5. jiwa ksatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam.<br /><br />Nasionalisme dan patriotisme dibutuhkan bangsa Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup dan kejayaan bangsa serta negara. Kejayaan sebagai bangsa dapat dicontohkan oleh seorang atlet yang berjuang dengan segenap jiwa dan raga untuk membela tanah airnya. Salah satu semangat yang dimiliki para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila adalah semangat mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan.<br /><br /></div>

 Nasionalisme dalam arti luas atau yang berarti positif. Nasionalisme dalam pengertian inilah yang harus dibina oleh bangsa Indonesia karen...

apakah makna semangat kemerdekaan yang harus tumbuh dalam diri setiap warga negara indonesia?

<div style="text-align: justify;"> Semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara-negara lain di dunia<br /><br />Semangat kebangsaan harus tumbuh dan dipupuk dalam diri warga negara Indonesia. Semangat kebangsaan merupakan semangat yang tumbuh dalam diri warga negara untuk mencintai dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Seseorang yang memiliki rasa kebangsaan Indonesia akan memiliki rasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Kebanggaan sebagai bangsa dapat kita rasakan, misalnya ketika bendera Merah Putih berkibar dalam kejuaraan olahraga antarnegara. Keberhasilan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara. Bukti cinta yang dilandasi semangat kebangsaan diwujudkan dengan pengorbanan jiwa dan raga. Segenap pengorbanan rakyat tersebut bertujuan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah.<br /><br />Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nasionalismeadalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau nationstate. Ada dua jenis pengertian nasionalisme, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalis medalam arti luas. Nasionalisme dalam arti sempit,juga disebut dengan nasionalisme yang negatif karena mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggidan berlebihan, sebaliknya memandang rendah terhadap bangsa lain.Nasionalisme dalam arti sempit disebut juga dengan chauvinisme. Chauvinisme ini pernah dipraktikkan oleh Jerman pada masa Hitler tahun 1934–1945. Paham tersebut menganggap Jerman di atas segala-galanya di dunia (Deutschland Uber Alles in der Wetf).</div>

Semangat mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Para pendiri negara merupakan co...

bagaimana kisah pencoretan tujuh kata dalam piagam jakarta yang dituturkan oleh M.Hatta?

<div style="text-align: justify;"> Mengenai kisah pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu, M. Hatta menuturkan dalam Memoirnya yang dikutip dalam Buku Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, sebagai berikut:<br /><br /><i>“Pada sore harinya aku menerima telepon dari tuan Nishijama, pembantu Admiral Maeda, menanyakan dapatkah aku menerima seorang opsir Kaigun (Angkatan Laut) karena ia mau mengemukakan suatu hal yang sangat penting bagi Indonesia. Nishijama sendiri akan menjadi juru bahasanya. Aku mempersilahkan mereka datang.</i></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <i>Opsir itu yang aku lupa namanya, datang sebagai utusan Kaigun untuk memberitahukan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik, yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang, berkeberatan sangat terhadap bagian kalimat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, yang berbunyi, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.<br /><br />Mereka mengakui bahwa bagian kalimat itu tidak mengikat mereka, hanya mengenai rakyat yang beragama Islam. Tetapi tercantumnya ketetapan seperti itu di dalam suatu dasar yang menjadi pokok Undang- Undang Dasar berarti mengadakan diskriminasi terhadap golongan minoritas. Jika diskriminasi itu ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar republik Indonesia. Aku mengatakan bahwa itu bukan suatu diskriminasi, sebab penetapan itu hanya mengenai rakyat yang beragama Islam.<br /><br />Waktu merumuskan Pembukaan Undang-Undang Dasar itu, Mr. Maramis yang ikut serta dalam Panitia Sembilan, tidak mempunyai keberatan apa-apa dan tanggal 22 Juni 1945 ia ikut menandatanganinya. Opsir tadi mengatakan bahwa itu adalah pendirian dan perasaan pemimpinpemimpin Protestan dan Katolik dalam daerah pendudukan Kaigun. Mungkin waktu itu Mr. Maramis cuma memikirkan bahwa bagian kalimat itu hanya untuk rakyat Islam yang 90% jumlahnya dan tidak mengikat rakyat Indonesia yang beragama lain. Ia tidak merasa bahwa penetapan itu adalah suatu diskriminasi.<br /><br />Pembukaan Undang-Undang Dasar adalah pokok dari pokok, sebab itu harus teruntuk bagi seluruh bangsa Indonesia dengan tiada kecualinya. Kalau sebagian daripada dasar itu hanya mengikat sebagian rakyat Indonesia, sekalipun terbesar, itu dirasakan oleh golongan-golongan minoritas sebagai diskriminasi. Sebab itu kalau diteruskan juga Pembukaan yang mengandung diskriminasi itu, mereka golongan Protestan dan Katolik lebih suka berdiri di luar Republik.<br /><br />Karena begitu serius rupanya, esok paginya tanggal 18 agustus 1945, sebelum Sidang Panitia Persiapan bermula, kuajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo dan Mr. Teuku Mohammad Hasan dari Sumatera mengadakan suatu rapat pendahuluan untuk membicarakan masalah itu. Supaya kita jangan pecah sebagai bangsa, kami mufakat untuk menghilangkan bagian kalimat yang menusuk hati kaum Kristen itu dan menggantikannya dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila suatu masalah yang serius dan bisa membahayakan keutuhan negara dapat diatasi dalam sidang kecil yang lamanya kurang dari 15 menit, itu adalah suatu tanda bahwa pemimpin-pemimpin tersebut di waktu itu benar-benar mementingkan nasib dan persatuan bangsa.” (Mohammad Hatta, 1979: 458-560 dalam Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Tim Penyusun, 2012: 38 – 40).<br /></i></div>

Mengenai kisah pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu, M. Hatta menuturkan dalam Memoirnya yang dikutip dalam Buku Empat Pilar Kehi...

apa makna pancasila sebagai pandangan hidup bangsa indonesia?

<div style="text-align: justify;"> Dengan dimilikinya suatu pandangan hidup yang jelas,kuat dan kokoh suatu bangsa akan memiliki pedoman dan pegangan dalam memecahkan persoalan di berbagai bidang kehidupan yang timbul dalam   aktivitas  masyarakat. Dalam pandangan hidup terkandung kehidupan yang dicita-citakan yang hendak diraih dan dicapai sesuai dengan pikiran yang terdalam mengenai wujud kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, sehingga suatu bangsa tidak dapat langsung meniru pandangan hidup bangsa lainnya.<br /><br />Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga disebut way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia atau petunjuk hidup. Walaupun ada banyak istilah mengenai pengertian pandangan hidup tetapi pada dasarnya memiliki makna yang sama. Lebih lanjut Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari–hari masyarakat Indonesia baik dari segi sikap maupun prilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai–nilailuhur Pancasila.<br /><br />Setiap bangsa di dunia yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas  ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan “pandangan hidup”. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang – ambingdalam menghadapi persoalan yang timbul, baik persoalan masyarakatnya sendiri maupun persoalan dunia. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pandangan hidup adalah sebagai suatu prinsip atau asas yang mendasari segala jawaban terhadap pertanyaan dasar, untuk apa seseorang itu hidup. Berdasarkan pengertian tersebut, dalam pandangan hidup bangsa terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita–citakan, terkandung pula dasar pikiran terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik.</div>

Dengan dimilikinya suatu pandangan hidup yang jelas,kuat dan kokoh suatu bangsa akan memiliki pedoman dan pegangan dalam memecahkan persoal...

sebutkan 10 asas materi muatan peraturan perundang-undangan indonesia?

Selanjutnya ditegaskan dalam pasal 6 bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan<br />harus mencerminkan asas :<br />a. Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus<br />     berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.<br />b. Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan<br />     harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan<br />     martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.<br />c. Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-<br />     undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk<br />     dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<br />d. Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan<br />     harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan<br />     keputusan.<br />e. Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan<br />     senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan<br />     Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem<br />     hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara<br />     Republik Indonesia Tahun 1945.<br /> f. Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundangundangan<br />    harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus<br />    daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<br />g. Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan<br />   harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.<br /> h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi<br />     muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat<br />     membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender,<br />    atau status sosial.<br /> i. Ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan<br />    perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakatmelalui<br />    jaminan kepastian hukum.<br /> j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan,keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selanjutnya ditegaskan dalam pasal 6 bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas : a. Pengayoman adalah bahwa s...

Bagaimana sikap positif terhadap sistem pemerintahan indonesia?

<div style="text-align: justify;"> Sikap Positif terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia</div> <div style="text-align: justify;"> Semua warga negara berkewajiban untuk mewujudkan sikap positif terhadap sistem pemerintahan Indonesia. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi aturan dasar dan menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sikap positif terhadap sistem pemerintahan akan mewujudkan dan memperkuat pelaksanaan kedaulatan rakyat. Bentuk peran serta masyarakat dalam mewujudkan sistem pemerintahan salah satunya dengan keikutsertaan rakyat sebagai pemilih dalam kegiatan penyelenggaraanpemilihan umum. Penyelenggaraan pemilihan umum setiap lima tahun sekali merupakan salah satu perwujudan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, rakyat menentukan sendiri wakil-wakilnya yang dapat menyampaikan aspirasinya kelak. Wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat semestinya tidak melupakan asal muasalnya, bahwa tugas mereka adalah memperjuangkan aspirasi rakyat. Selain itu juga rakyat memilih langsung presiden dan wakil presiden, kepala daerah dan wakil kepala daerah.<br /><br />daerah dan wakil kepala daerah. Hak-hak politik rakyat telah dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sepenuhnya diberikan kepada warga negara sesuai dengan perundang-undangan. Rakyat berhak untuk memilih dan dipilih menjadi calon wakil rakyat, calon Presiden dan Wakil Presiden, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, anggota partai politik dan mengikuti kegiatan-kegiatan politik. Dalam hal pencalonan kepala daerah dalam pilkada, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan permohonan dari kelompok masyarakat untuk diperbolehkan munculnya calon independen diluar yang diajukan partai politik untuk mengajukan diri dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.<br /><br />Rakyat juga diberikan kesempatan untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan memberikan masukan terhadap jalannya pemerintahan agar terwujud pemerintahan yang baik (good governance). Rakyat mempunyai hak membentuk organisasi masyarakat yang akan mengawasi lembaga-lembaga negara agar terus menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sikap positif rakyat dalam pelaksanaan sistem pemerintahan :<br />1) Menjadi pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum<br />2) Mendukung setiap kebijakan demokratis yang dijalankan pemerintahan.<br />3) Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia<br />4) Berpartisipasi aktif dalam proses demokratisasi yang dijalankan pemerintahan.<br />5) Memberikan kritik, saran, dan masukan yang bersifat membangun terhadap<br />    kebijakan pemerintahan yang kurang berorientasi banyak pada rakyat.<br />6) Berupaya sekuat tenaga untuk menjadi warga negara yang baik, dengan jalan memperbaiki diri </div> <div style="text-align: justify;">     dan meningkatkan kualitas diri.</div>

Sikap Positif terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia Semua warga negara berkewajiban untuk mewujudkan sikap positif terhadap sistem pemer...

bagaimana hubungan Mahkamah Konstitusi dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, dan KY?

<b>MA dengan Lembaga Negara lainny</b>a<br />Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut menyatakan puncak kekuasaan kehakiman dan kedaulatan hukum ada pada MA dan MK. Mahkamah Agung merupakan lembaga yang mandiri dan harus bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan yang lain. Dalam hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi, MA mengajukan 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk ditetapkan sebagai hakim di Mahkamah Konstitusi. Presiden selaku kepala negara memiliki kewenangan yang pada prinsipnya merupakan kekuasaan kehakiman, yaitu memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Namun wewenang ini harus dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung untuk grasi dan rehabiltasi. Sedangkan untuk amnesti dan abolisi memperhatikan pertimbangan DPR.Pemilihan dan pengangkatan anggota Mahkamah Agung melibatkan tiga lembaga negara lain, yaitu Komisi Yudisial, DPR, dan Presiden. Komisi Yudisial yang mengusulkan kepada DPR, kemudian DPR memberikan persetujuan, yang selanjutnya diresmikan oleh Presiden. Komisi Yudisial juga menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.<br /><br /><b>e. Mahkamah Konstitusi dengan Presiden, DPR, BPK, DPD, MA, dan KY</b><br />Selanjutnya, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi adalah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD. Karena kedudukan MPR sebagai lembaga negara, maka apabila MPR bersengketa dengan lembaga negara lainnya yang sama-sama memiliki kewenangan yang ditentukan oleh UUD, maka konflik tersebut harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan kewenangan tersebut, jelas bahwa MK memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara yaitu apabila terdapat sengketa antarlembaga negara atau apabila terjadi proses hak uji material yang diajukan oleh lembaga negara pada Mahkamah Konstitusi.

MA dengan Lembaga Negara lainny a Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan per...

Jelaskan bagaimana Hubungan Antarlembaga Negara di Indonesia MPR dengan DPR, DPD dan DPR dengan Presiden, DPD, dan MK?

Hubungan Antarlembaga Negara di Indonesia<br /><b>a. MPR dengan DPR, DPD </b><br /> Keberadaan MPR dalam sistem perwakilan dipandang sebagai ciri yang khas dalam sistem demokrasi di Indonesia. Keanggotaan MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD menunjukkan bahwa MPRmerupakan lembaga perwakilan rakyat karena keanggotaannya dipilih dalam pemilihan umum. Unsur anggota DPR merupakan representasi rakyat melalui partai politik, sedangkan unsur anggota DPD merupakan representasi rakyatdari daerah untuk memperjuangkan kepentingan daerah.<br /><br />Sebagai lembaga, MPR memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD, memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam hal terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan kewenangan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. Khusus mengenai penyelenggaraan sidang MPR berkaitan dengan kewenangan untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, proses tersebut hanya bisa dilakukan apabila didahului oleh pendapat DPR yang diajukan pada MPR. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya MPR, DPR, dan DPD merupakan wakil rakyat. Ketiga lembaga negara ini memiliki hubungan yang erat karena anggota MPR merupakan anggota DPR dan DPD, sehingga pelaksanaan tugas MPR juga menjadi tugas anggota DPR dan DPD saat berkedudukan sebagai anggota MPR.<br /><br /><b>b. DPR dengan Presiden, DPD, dan MK</b><br />Hubungan DPR dengan Presiden, Dewan Perwakilan Daerah dan Mahkmah Konstitusi terlihat dalam hubungan tata kerja, antara lain :<br />1) Menetapkan undang-undang<br />Kekuasaan DPR untuk membentuk undang-undang harus dengan persetujuan Presiden, termasuk undang-undang anggaran dan pendapatan negara (APBN). Dewan Perwakilan Daerah juga berwewenang ikut mengusulkan, membahas, dan mengawasi pelaksanaan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah. DPR dalam menetapkan APBN juga dengan mempertimbangkan pendapat DPD.<br /><br />2) Pemberhentian Presiden<br />DPR memiliki fungsi mengawasi Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Apabila DPR berpendapat bahwa Presiden melanggar UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden kepada MPR. Namun sebelumnya usul tersebut harus melibatkan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.<br /><br /> 3) DPR berwenang mengajukan tiga anggota Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sengketa kewenangan lembaga negara, termasuk DPR.

Hubungan Antarlembaga Negara di Indonesia a. MPR dengan DPR, DPD  Keberadaan MPR dalam sistem perwakilan dipandang sebagai ciri yang khas d...

Jelaskan apa pengertian Bangsa dalam Arti Politis dan Bangsa dalam Arti Sosiologis - Antropologis ?

a. Bangsa dalam Arti Politis<br />Bangsa dalam arti politis adalah sekelompok manusia yang memiliki satu paham dan ideologi yang sama dalam suatu organisasi kekuasaan dalam negara, misalnya bangsa Indonesia. Mereka diikat oleh satu kesatuan wilayah nasional, hukum, dan perundang-undangan yang berlaku. Tidak cukup seperti itu, bangsa yang sudah bernegara, seperti Indonesia perlu menciptakan ikatan-ikatan baru untuk mempersatukan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Misalnya, bahasa nasional, lambang negara, dasar dan ideologi negara, semboyan nasional, rasa nasionalisme dan patriotisme, serta ikatan lain yang sifatnya nasional. Ikatan baru tersebut menjadi identitas nasional bangsa yang bersangkutan. Identitas nasional sekaligus berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa.<br /> <br /> Selain itu, bangsa dalam arti politis dapat dikatakan bahwa bangsa sebagai sekelompok masyarakat dalam satu daerah yang sama dan tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai satu kekuasaan tertinggi, baik ke dalam maupun ke luar. Jadi, bangsa dalam arti politis adalah bangsa yang sudah bernegara dan mengakui serta patuh dan taat pada kekuasaan dari negara yang bersangkutan. Bangsa dalam arti ini diikuti oleh suatu kesatuan wilayah nasional, hukum, aturan yang berlaku, dasar, dan ideologi negara.<br /><br />b. Bangsa dalam Arti Sosiologis - Antropologis<br />Bangsa dalam pengertian ini dibedakan menjadi dua, yaitu  bangsa dalam arti etnis dan bangsa dalam arti kultural. Bangsa dalam arti etnis merupakan sekelompok manusia yang memiliki satu keturunan atau ras yang tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan ciri-ciri jasmani yang sama, seperti kesamaan warna kulit dan bentuk tubuh. Bangsa dalam arti kultural adalah sekelompok manusia yang memiliki ciri-ciri khas kebudayaan yang sama, seperti adat istiadat, mata pencaharian, bahasa, dan unsur-unsur kesamaan budaya. Jadi, bangsa dalam arti sosiologis-antropologis merupakan sekelompok manusia yang hidup bersama dan diikat oleh ikatan seperti kesatuan ras, tradisi, sejarah, adat istiadat, bahasa, agama dan kepercayaan, serta daerah.

a. Bangsa dalam Arti Politis Bangsa dalam arti politis adalah sekelompok manusia yang memiliki satu paham dan ideologi yang sama dalam suatu...

Jelaskan Proses Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Indonesia?

Peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dalam tata urutan perundang- undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2011 di atas, secara lebih jelas sebagai berikut :<br />1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<br />UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundangan-undangan. Sebagai hukum, maka UUD mengikat setiap warga negara dan berisi norma dan ketentuan yang harus ditaati. Sebagai hukum dasar maka UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakann sumber hukum bagi peraturan perundangan, dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundangan di Indonesia. Secara historis UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwewenang mengubah dan menetapkan UUD sesuai amanat pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali perubahan. Perubahan ini dilakukan sebagai jawaban atas tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Tata cara perubahan UUD ditegaskan dalam pasal 37 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara singkat sebagai berikut :<br /><br />a. Usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR<br />     dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah<br />     beserta alasannya.<br />b. Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR.<br />c. Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah satu dari<br />     anggota MPR.<br />d. Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.<br /><br />Perlu juga di pahami bahwa dalam perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat beberapa kesepakatan dasar, yaitu :<br />a. Tidak mengubah Pembukaaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945<br />b. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia<br />c. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial<br />d. Penjelasan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal bersifat<br />     normatif (hukum) akan dimasukkan ke dalam Pasal-pasal.<br />e. Melakukan perubahan dengan cara adendum, artinya menambah pasal perubahan<br />     tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Tujuan perubahan bersifat adendum agar<br />     untuk kepentingan bukti sejarah.a

Peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dalam tata urutan perundang- undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2011 di atas, s...

jelaskan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?

Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan peraturan yang lain. Tata urutan ini perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau azas umum yang berlaku dalam hukum, yaitu :<br />a. Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan.<br />b. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis<br />c. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah<br />    oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi.<br />d. Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan lama.<br />e. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengeyampingkan peraturan<br />     perundang-undangan yang lebih rendah.<br />f. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengeyampingkan peraturan<br />     perundang-undangan yang bersifat umum.<br />g. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda.<br /><br />Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7<br />UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :<br />a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<br />b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat<br />c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.<br />d. Peraturan Pemerintah (PP)<br />e. Peraturan Presiden (Perpres)<br />f. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)<br />g. Peraturan Daerah Kota/Kabupaten (Perda Kota/Kabupaten)<br /><br />Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundangan ditegaskan dalam pasal 5 dan<br />penjelasannya yaitu :<br />a.<b> Kejelasan tujuan</b>, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang- undangan<br />     harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai<br />b. <b>Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat,</b> adalah setiap jenis peraturan perundang-<br />     undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan<br />     perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang- undangan tersebut dapat<br />     dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwewenang<br />c. <b>Kesesuaian antara jenis, hirarki, dan materi muatan</b>, adalah bahwa dalam pembentukan<br />     peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat<br />      sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundangundangan<br />d. <b>Dapat dilaksanakan</b>, adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan<br />     harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam\<br />     masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis<br /><br />e. <b>Kedayagunaan</b> dan kehasilgunaan, adalah bahwa setiap peraturan perundang undangan<br />    dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur<br />    kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara<br />f. <b>Kejelasan rumusan</b>, adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus<br />    memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan<br />    kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak<br />    menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.<br />g.<b> Keterbukaan</b>, adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai<br />     dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan<br />     pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan<br />     masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan<br />     dalam pembentukan.<br /><br /><br />Selanjutnya ditegaskan dalam pasal 6 bahwa materi muatan peraturan perundangundangan<br />harus mencerminkan asas :<br />a. <b>Pengayoman</b> adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus<br />     berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.<br />b. <b>Kemanusiaan</b> adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan<br />     harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan<br />     martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.<br />c. <b>Kebangsaan</b> adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan<br />     harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap<br />     menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<br />d. <b>Kekeluargaan</b> adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan<br />     harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.<br /><br />e.<b> Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan</b><br />    senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan<br />    Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem<br />    hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik<br />     Indonesia Tahun 1945.<br />f. <b>Bhinneka Tunggal Ika </b>adalah bahwa materi muatan peraturan perundangundangan<br />     harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dangolongan, kondisi khusus<br />     daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<br />g. Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan<br />    harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.<br />h. <b>Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan </b>adalah bahwa setiap materi<br />     muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat<br />     membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender,<br />     atau status sosial.<br />i. <b>Ketertiban dan kepastian hukum</b> adalah bahwa setiap materi muatan peraturan<br />    perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui<br />    jaminan kepastian hukum. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa<br />    setiap materimuatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan<br />    keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat\<br />    dan kepentingan bangsa dan negara.

Tata urutan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. ...

Bagaimana sejarah Suku Bugis Sulawesi Selatan?

• Suku Bugis – Sulawesi Selatan<br /> Suku Bugis atau to Ugi adalah salah satu suku di antara sekian banyak suku di Indonesia. Mereka bermukim di Pulau Sulawesi bagian selatan. Namun dalam perkembangannya, saat ini komunitas Bugis telah menyebar luas ke seluruh Nusantara. Penyebaran Suku Bugis di seluruh Tanah Air disebabkan mata pencaharian orang– orang Bugis umumnya adalah nelayan dan pedagang. Sebagian orang Bugis lebih suka merantau adalah pedagang dan berusaha (massompe) di negeri orang lain. Orang Bugis zaman dulu menganggap nenek moyang mereka adalah pribumi yang telah didatangi titisan langsung dari “dunia atas” yang “turun” (manurung) atau dari “dunia bawah” yang “naik” (tompo) untuk membawa norma dan aturan sosial ke bumi .<br /><br />Umumnya orang-orang Bugis sangat meyakini akan hal to manurung, tidak terjadi banyak perbedaan pendapat tentang sejarah ini. Sehingga setiap orang yang merupakan etnis Bugis, tentu mengetahui asal-usul keberadaan komunitasnya. Penamaan “ugi” merujuk pada raja pertama kerajaan Cina (bukan negara Cina, tapi yang terdapat di jazirah Sulawesi Selatan tepatnya Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo saat ini) yaitu La Sattumpugi. Ketika rakyat La Sattumpugi menamakan dirinya, mereka merujuk pada raja mereka. Mereka menjuluki dirinya sebagai To Ugi atau orang-orang/pengikut dari La Sattumpugi. La Sattumpugi adalah ayah dari We‘ Cudai dan bersaudara dengan Batara Lattu‘, ayahanda dari Sawerigading.<br /><br />Sawerigading sendiri adalah suami dari We‘ Cudai dan melahirkan beberapa anak, termasuk La Galigo yang membuat karya sastra terbesar. Sawerigading Opunna Ware (Yang Dipertuan Di Ware) adalah kisah yang tertuang dalam karya sastra La Galigo dalam tradisi masyarakat Bugis. Kisah Sawerigading juga dikenal dalam tradisi masyarakat Luwuk Banggai, Kaili, Gorontalo, dan beberapa tradisi lain di Sulawesi seperti Buton (Sumber : id.wikipedia.org/wiki/Suku_Bugis). Peradaban awal orang–orang Bugis banyak dipengaruhi juga oleh kehidupan tokoh-tokohnya yang hidup di masa itu, dan diceritakan dalam karya sastra terbesar di dunia yang termuat di dalam La Galigo atau sure‘ galigo dengan jumlah kurang lebih 9000 halaman folio dan juga tulisan yang berkaitan dengan silsilah keluarga bangsawan, daerah kerajaan, catatan harian, dan catatan lain baik yang berhubungan adat (ade‘) dan kebudayaan–kebudayaan di masa itu yang tertuang dalam Lontara‘. Tokoh–tokoh yang diceritakan dalam La Galigo, di antaranya ialah Sawerigading, We‘ Opu Sengngeng (Ibu Sawerigading), We‘ Tenriabeng (Ibu We‘ Cudai), We‘ Cudai (Istri Sawerigading), dan La Galigo(Anak Sawerigading dan We‘ Cudai).<br /><br />Tokoh–tokoh inilah yang diceritakan dalam Sure Galigo sebagai pembentukan awal peradaban Bugis pada umumnya. Sedangkan di dalam Lontara itu berisi silsilah keluarga bangsawan dan keturunan–keturunannya, serta nasihat–nasihat bijak sebagai penuntun orang-orang bugis dalam mengarungi kehidupan ini. Isinya lebih cenderung pada pesan yang mengatur norma sosial, bagaimana berhubungan dengan sesama baik yang berlaku pada masyarakat setempat maupun bila orang Bugis pergi merantau di negeri orang.<br /><br />Konsep ade‘ (adat) merupakan tema sentral dalam teks–teks hukum dan sejarah orang Bugis. Namun, istilah ade‘ itu hanyalah pengganti istilah–istilah lama yang terdapat di dalam teks-teks zaman pra-Islam, kontrak-kontrak sosial, serta perjanjian yang berasal dari zaman itu. Masyarakat tradisional Bugis mengacu kepada konsep pang‘ade‘reng atau “adat istiadat”, berupa serangkaian norma yang terkait satu sama lain.Selain konsep ade secara umum yang terdapat di dalam konsep pang‘ade‘reng, terdapat pula bicara (norma hukum), rapang (norma keteladanan dalam kehidupan bermasyarakat), wari (norma yang mengatur stratifikasi masyarakat), dan sara‘ (syariat Islam).

• Suku Bugis – Sulawesi Selatan Suku Bugis atau to Ugi adalah salah satu suku di antara sekian banyak suku di Indonesia. Mereka bermukim di...

Jelaskan adat, tradisi suku toraja dan suku dayak?

Suku Toraja adalah suku yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan, Indonesia. Nama Toraja mulanya diberikan oleh suku Bugis Sidenreng dan dari Luwu. Orang Sidenreng menamakan penduduk daerah ini dengan sebutan To Riaja, artinya “Orang yang berdiam di negeri atas atau pegunungan”, sedangkan orang Luwu menyebutnya To Riajang, artinya orang yang berdiam di sebelah barat. Ada juga versi lain kata Toraya. To = Tau (orang), Raya = Maraya (besar), artinya orang orang besar, bangsawan. Lama-kelamaan penyebutan tersebut menjadi Toraja, dan kata Tana berarti negeri, sehingga tempat pemukiman suku Toraja dikenal kemudian dengan Tana Toraja.<br /><br />Di wilayah Tana Toraja juga digelar “Tondok Lili’na Lapongan Bulan Tana Matari’ollo”, arti harfiahnya, “Negeri yang bulat seperti bulan dan matahari”. Wilayah ini dihuni oleh satu etnis (Etnis Toraja). Tana Toraja memiliki kekhasan dan keunikan dalam tradisi upacara pemakaman yang biasa disebut “Rambu Tuka”. Di Tana Toraja mayat tidak di kubur melainkan diletakan di “Tongkonan“ untuk beberapa waktu. Jangka waktu peletakan ini bisa lebih dari 10 tahun sampai keluarganya memiliki cukup uang untuk melaksanakan upacara yang pantas bagi si mayat. Setelah upacara, mayatnya dibawa ke peristirahatan terakhir di dalam Goa atau dinding gunung. Tengkorak-tengkorak itu menunjukkan pada kita bahwa, mayat itu tidak dikuburkan tapi hanya diletakkan di batuan, atau dibawahnya, atau di dalam lubang. Biasanya, musim festival pemakaman dimulai ketika padi terakhir telah dipanen, sekitar akhir Juni atau Juli, paling lambat September. Peti mati yang digunakan dalam pemakaman dipahat menyerupai hewan (Erong). Adat masyarakat Toraja antara lain, menyimpan jenazah pada tebing/liang gua, atau dibuatkan sebuah rumah (Pa’tane). Rante adalah tempat upacara pemakaman secara adat yang dilengkapi dengan 100 buah “batu”, dalam Bahasa Toraja disebut Simbuang Batu. Sebanyak 102 bilah batu yang berdiri dengan megah terdiri dari 24 buah ukuran besar, 24 buah sedang, dan 54 buah kecil. Ukuran batu ini mempunyai nilai adat yang sama, perbedaan tersebut hanyalah faktor perbedaan situasi dan kondisi pada saat pembuatan/pengambilan batu. Simbuang Batu hanya diadakan bila pemuka masyarakat yang meninggal dunia dan upacaranya diadakan dalam tingkat “Rapasan Sapurandanan” (kerbau yang dipotong sekurang- kurangnya 24 ekor).<br /><br /><b>Suku Dayak</b><br />Sejak abad ke 17, Suku Dayak di Kalimantan mengenal tradisi penandaan tubuh melalui tindik di daun telinga. Tak sembarangan orang bisa menindik diri hanya pemimpin suku atau panglima perang yang mengenakan tindik di kuping, sedangkan kaum wanita Dayak menggunakan anting-anting pemberat untuk memperbesar kuping/daun telinga, menurut kepercayaan mereka, semakin besar pelebaran lubang daun telinga semakin cantik, dan semakin tinggi status sosialnya di masyarakat. Kegiatan-kegiatan adat budaya ini selalu dikaitkan dengan kejadian penting dalam kehidupan seseorang atau masyarakat. Berbagai kegiatan adat budaya ini juga mengambil bentuk kegiatan-kegiatan seni yang berkaitan dengan proses inisiasi perorangan seperti kelahiran, perkawinan dan kematian ataupun acara-acara ritus serupa selalu ada unsur musik, tari, sastra, dan seni rupa. Kegiatan-kegiatan adat budaya ini disebut Pesta Budaya. Manifestasi dari aktivitas kehidupan budaya masyarakat merupakan miniatur yang mencerminkan kehidupan sosial yang luhur, gambaran wajah apresiasi keseniannya, gambaran identitas budaya setempat. Kegiatan adat budaya ini dilakukan secara turun temurun dari zaman nenek moyang dan masih terus berlangsung sampai saat ini, sehingga seni menjadi perekam dan penyambung sejarah. Jadi, dapat disimpulkan yang disebut dengan kebudayaan adalah pikiran, karya, teknologi dan rangkaian tindakan suatu kelompok masyarakat.<br /><br /><br />

Suku Toraja adalah suku yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan, Indonesia. Nama Toraja mulanya diberikan oleh suku Bugis S...

Jelasakan Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

 Dalam sidang seperti termuat dalam risalah sidang BPUPKI, Ir. Soekarno menyatakan pemikirannya “Buat apa groundwet (UUD). jikalau misalnya tidak ada sociale rechvaardigheid (keadilan sosial), apa guna groundwet kalau ia tidak bisa mengisi perut orang yang hendak mati kelaparan kita rancangkan UUD dengan kedaulatan rakyat dan bukan kedaulatan individu, inilah jaminan bangsa Indonesia seluruhnya akan selamat dikemudian hari”. Pemikiran para pendiri negara dituangkan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 secara tegas telah memuat pengakuan hak asasi manusia. <br /><br />b. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia<br />Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 mengatur tentang hak asasi manusia yang ditetapkan oleh MPR pada tanggal 13 November 1998. Ketetapan ini terdiri dari pembukaan, 10 bab, 44 pasal yang mengatur bagaimana hak asasi manusia harus dilindungi dan ditegakkan. Hak asasi manusia yang tercantum dalam ketetapan tersebut adalah :<br />1) Hak untuk hidup<br />2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan<br />3) Hak keadilan<br />4) Hak kemerdekaan<br />5) Hak atas kebebasan informasi<br />6) Hak keamanan<br />7) Hak kesejahteraan<br />8) Kewajiban<br />9) Perlindungan dan pemajuan<br /><br />c. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia<br />Sebagai penjabaran lebih lanjut terhadap hak asasi manusia. DPR menetapkan Jaminan HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999. Undang-Undang tentang HAM tersebut terdiri atas XI bab dan 106 pasal. Jaminan HAM dalam UU No. 39 Tahun 1999, secara garis besar meliputi :<br />1) Pasal 9: Hak untuk hidup, seperti hak mempertahankan hidup, memperoleh kesejahteraan lahir<br />     dan batin, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.<br />2) Pasal 10: Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, seperti hak memiliki<br />     keturunan  melalui perkawinan yang sah.<br />3) Pasal 11-16: Hak mengembangkan diri, seperti hak pemenuhan kebutuhan dasar,<br />     meningkatkan kualitas hidup, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan<br />     teknologi, memperoleh informasi dan melakukan pekerjaan sosial.<br />4) Pasal 17-19: Hak memperoleh keadilan, seperti hak memperoleh kepastian hukum dan<br />     hak persamaan di depan hukum.<br />5) Pasal 20-27: Hak atas kebebasan pribadi, seperti hak memeluk agama, keyakinan politik,<br />     memilih status kewarganegaraan, berpendapat, mendirikan parpol, dan bebas bergerak<br />     dan bertempat tinggal.<br /><br />6) Pasal 28-35: Hak atas rasa aman, seperti hak memperoleh suaka politik, perlindungan<br />      terhadap ancaman ketakutan, perlindungan terhadap penyiksaan, penghilangan dengan<br />      paksaan dan penghilangan nyawa.<br />7) Pasal 36-42: Hak atas kesejahteraan, seperti hak milik pribadi, memperoleh pekerjaan yang<br />     layak, kehidupan yang layak, dan jaminan sosial.<br /> <br /> 8) Pasal 43-44: Hak turut serta dalam pemerintahan, seperti hak memilih dan dipilih dalam<br />     pemilu, partisipasi langsung dan tidak langsung, diangkat dalam jabatan pemerintah<br />     dan mengajukan usul kepada pemerintah.<br />9) Pasal 45-51: Hak wanita, yaitu tidak ada diskriminasi/hak yang sama antara pria dan wanita<br />     dalam bidang politik, pekerjaan, status kewarganegaraan, keluarga/ perkawinan.<br /><br /> 10) Pasal 52-60: Hak anak, yaitu seperti hak anak untuk mendapatkan perlindungan orang<br />       tua, keluarga, masyarakat dan negara. Hak beribadah menurut agamanya, berekspresi,<br />       perlakuan khusus bagi anak cacat, perlindungan dari eksploitasi ekonomi, pekerjaan,<br />       pelecehan seksual, perdagangan anak dan penyalahgunaan narkotika.<br /><br />Untuk menegakkan HAM, Pasal 69 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan “Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban asasi dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukkannya”. Oleh karenanya seluruh warga negara tidak terkecuali pemerintah wajib menghormati hak asasi orang lain, dengan menjungjung hukum, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

 Dalam sidang seperti termuat dalam risalah sidang BPUPKI, Ir. Soekarno menyatakan pemikirannya “Buat apa groundwet (UUD). jikalau misalnya ...